Dilema KPK Dalam Pusaran Politik Dan Conflict of Interest

15 Jul 2017

 

Sejak terbentuknya pada tanggal 29 Desember 2003 (dikutip dari mediapustaka.com), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan lembaga independent bentukan mantan presiden Megawati Soekarno Putri initerus disoroti oleh berbagai kalangan. Lembaga yang terbentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini tidak lepas dari pantauan publik karena kapasitasnya yang super power di kancah penegakan hukum Negara Republik Indonesia.

 

 

KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna kepada upaya pemberantasan korupsi dengan cara profesional, intensif dan berkesinambungan buat mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Seiring berjalannya waktu, KPK mulai menunjukkan ketidak profesionalan dalam menjalankan tugas dan wewenang yang dimilkinya. beberapa kasus besar terkesan diabaikan oleh KPK seperti kasus Century, BLBI, Hambalang, PELINDO, Rumah Sakit Sumber Waras dan lain-lainnya bahkan kasus yang pelakunya sudah menjadi tersangka-pun masih terkesan jalan ditempat.

 

Akhir-akhir ini kredibelitas KPK terus merosot setelah lembaga anti raswah ini secara tegas menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi pembelian lahan rumah sakit sumber waras yang bisa menyeret mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok ini tidak ditemukan niat jahatnya, publik menilai KPK terlalu angkuh sampai sampai menyebut dan mengetahui niat pelaku, padahal hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) menemukan kerugian negara sebesar Rp. 191 Miliar.

Dari sinilah cibiran demi cibiran mulai diterima lembaga yang punya motto “BERANI, JUJUR, HEBAT”ini, kalangan publik menilai KPK lebih fokus ke operasi tangkap tangan (OTT) ketimbang menangani dan menyelesaikan kasus besar yang telah nyata-nyata merugikan keuangan negara.

Para pengamat yang sedari awal memantau kinerja KPK juga tidak ketinggalan memberikan kritikan, Ichsanudin Noory misalnya, pengamat politik satu ini menyatakan bahwa dalam kinerjanya KPK tidak lepas dari adanya indikasi campur tangan kekuasaan dalam pemilihan kasus yang harusdiprioritaskannya, ia menganalogikan sebagaimana yang dilansir muslimbersatu.com (5/4/2017) bahwa KPK hanya bisa menjadi pemadam kebakaran, tapi tidak pernah sungguh-sungguh dan tidak mampu mematikan sumber api sepenunya, sehingga super api tetap hidup.

Dan yang paling kentara muatan politisnya akhir-akhir ini adalah kasus mega korupsi E-KTP, KPK bahkan dikasih stigma lembaga pembalas dendam. Dari sekian banyak kasus besar yang mandek, kasus E-KTP yang paling getol untuk diprioritaskan oleh lembaga pimpinan Agus Rahardjo ini.

Penegakan hukum bermain citra seperti OTT kesannya sukses tapi pada akhirnya orang akan melihat bahwa kasus itu sarat muatan politisnya seperti kasus yang menjerat Ketua DPD Irman Gusman dan Hakim MK Patrialis Akbar, itu semua tidak terlepas dari conflict of interestnya pihak-pihak yang hanya KPK dan Tuhan yang tahu.

Berbagai kalangan termasuk penulis sendiri menilai kalau KPK sudah mulaiberkurang ke-independent-annya karena disinyalir adanya intervensi daripenguasa sekalipun terkait hal ini sudah beberapa kali ditepis oleh pihak KPK, bagaimana tidak kasus yang sudah nyata dan fakta indikasi korupsinya seperti kasus pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras sampaisekarang tidak ditindaklanjuti, bahkan KPK mempersilakan kepada penegakhukum lain atau pihak-pihak terkait untuk mengambil alih penanganan kasus rumah sakit Sumber Waras tersebut.

Apakah KPK masih bisa mempertahankan reputasi super power dan kredibelitasnya?


TAGS OPINI Politik


loading...
loading...
-

Search

News